Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan penjagaan agama, keturunan, dan kehormatan manusia. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur keabsahan dan pelaksanaan akad nikah, salah satunya adalah perwalian. Keberadaan wali dalam pernikahan menjadi unsur fundamental yang dipandang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad, khususnya dalam pernikahan perempuan.

Dalam syari’at Islam, wali dalam pernikahan adalah pihak yang memiliki kewenangan sah secara syar‘i yang dimiliki oleh para ‘ashabah (kerabat laki-laki dari jalur ayah yang memiliki hubungan nasab tanpa terputus oleh Perempuan) dalam silsilah keluarga, atau oleh pihak yang menggantikan kedudukan mereka, yang dengannya bergantung pelaksanaan pernikahan bagi orang yang belum cakap untuk melaksanakan akadnya sendiri.” (Lihat: Al-Wilāyah fī an-Nikāḥ, halaman 29; Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 9 hlm 6690)

Karena itu, akad nikah tidak sah tanpa adanya wali. Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa keberadaan wali termasuk syarat sah pernikahan, baik perwalian itu dilakukan langsung oleh wali sendiri maupun melalui perwakilan. Apabila perwalian benar-benar terwujud, maka akad nikah menjadi sah dan berlaku. Sebaliknya, apabila perwalian tidak ada, maka akad tersebut batal menurut mayoritas ulama

Siapa Saja yang Memiliki Hak Perwalian?

Dalam fikih pernikahan, tidak semua orang memiliki hak perwalian. Syariat memberikan penjelasan rinci tentang siapa yang berhak menjadi wali dan dalam kondisi apa.

Apabila yang akan menikah adalah seorang budak, maka wali pernikahannya adalah tuannya, baik budak tersebut masih kecil atau sudah dewasa, sempurna akalnya atau tidak. Hal ini karena status perbudakan memberikan hak perwalian kepada tuannya, sekaligus mencabut hak budak untuk menjadi wali atas dirinya sendiri.

Adapun orang merdeka yang masih kecil, baik sudah mumayyiz maupun belum, serta orang dewasa yang disamakan dengannya karena gila atau lemah akal, maka wali pernikahan mereka adalah para ‘ashabah (kerabat laki-laki dari jalur ayah) dan seluruh kerabatnya. Apabila tidak ditemukan wali yang memenuhi syarat dari kalangan ‘ashabah maupun kerabat lainnya, maka para ulama telah sepakat bahwa penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

(Sumber: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya Ibn Baṭṭāl, jilid 7 hlm. 249)

Jenis-Jenis Perwalian dalam Pernikahan

Para ulama ahli fiqih menjelaskan bahwa perwalian dalam pernikahan, jika dilihat dari keadaan orang yang berada di bawah perwalian, terbagi menjadi dua jenis.

• Perwalian Ijbār

Perwalian ijbār adalah perwalian yang tidak memperhitungkan izin orang yang berada di bawah perwalian. Dalam perwalian ini, wali berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya baik ia menghendaki maupun tidak. Yang dimaksud dengan perwalian ijbār adalah wali langsung melaksanakan akad nikah, dan akad tersebut tetap berlaku atas orang yang berada di bawah perwaliannya, meskipun ia setuju atau menolak. Sebagimana halnya perwalian karena masih kecil, gila, atau berstatus sebagai budak.”

Disyariatkannya perwalian ijbār bagi anak-anak dan orang gila bertujuan menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak mereka, mengingat keterbatasan kemampuan dan kelemahan mereka, agar hak-hak tersebut tidak hilang dan tidak disia-siakan. Selain itu, terdapat pula dorongan naluri dan motif kasih sayang serta kepedulian untuk mengurus urusan kerabat dekat yang lemah. Inilah bentuk kepedulian sosial pada kedudukan yang paling luhur, paling mulia, dan paling sempurna. Dan hal ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan.”

• Perwalian Ikhtiyār

Selain itu, terdapat perwalian ikhtiyār, yang juga disebut perwalian anjuran atau perwalian kebersamaan, sesuai dengan perbedaan istilah di kalangan ulama ahli fiqih. Perwalian ini memperhitungkan izin orang yang berada di bawah perwalian, sehingga wali tidak menikahkan kecuali setelah meminta izinnya. Dalam perwalian ini tidak ada unsur pemaksaan, dan konsekuensinya, pernikahan sah setelah adanya izin atau pilihan dari orang yang bersangkutan. Sebagaimana halnya perempuan janda yang merdeka dan mukallaf; walinya tidak berhak menikahkannya tanpa izinnya. Akan tetapi, menurut para ulama, ia tidak boleh menikah kecuali dengan akad yang dilakukan oleh walinya, atau oleh wakil wali tersebut, atau oleh pihak yang menggantikan kedudukannya ketika wali tidak ada.

(Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, jilid 41 hlm. 259)

Syarat-Syarat Wali Nikah

1. Kesempurnaan Kecakapan Hukum (Kamāl al-Ahliyyah):

Yang dimaksud dengan kesempurnaan kecakapan hukum adalah terpenuhinya balig, berakal, dan merdeka. Oleh karena itu, tidak sah perwalian bagi anak kecil, orang gila, orang dungu atau lemah akal (ma‘tūh), orang mabuk, orang yang terganggu akalnya karena pikun akibat usia lanjut, orang yang mengalami kerusakan akal (khabal), serta budak.

Hal ini karena tidak satu pun dari mereka memiliki kewenangan perwalian atas dirinya sendiri akibat keterbatasan pemahaman dan ketidakmampuan bertindak secara sempurna. Jika terhadap diri sendiri saja mereka tidak memiliki kewenangan, maka terlebih lagi mereka tidak berhak menjadi wali bagi orang lain, sebab perwalian menuntut kesempurnaan keadaan dan kecakapan.

Adapun budak, ketidakabsahan perwaliannya disebabkan karena ia terikat dengan kewajiban melayani tuannya, sehingga tidak memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mengurus kepentingan orang lain.

2. Kesamaan Agama antara Wali dan Orang yang Diwalikan:

Dalam islam disyaratkan adanya kesamaan agama antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya. Oleh karena itu, tidak sah perwalian non-Muslim atas Muslim, dan tidak pula perwalian Muslim atas non-Muslim.

Menurut mazhab Hanbali dan Hanafi, orang kafir tidak boleh menikahkan perempuan Muslimah dan tidak pula sebaliknya. Sementara itu, mazhab Syafi‘i dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa orang kafir boleh menikahkan perempuan kafir, baik calon suaminya kafir maupun Muslim. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang Muslim boleh menikahkan perempuan kafir dari kalangan Ahlul Kitab.

Namun demikian, orang murtad juga tidak memiliki hak perwalian atas siapa pun, baik terhadap Muslim maupun non-Muslim.

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Ta‘ala:

{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}

“Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” (QS. at-Taubah: 71)

Dan juga firmaNya:

{والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}

“Dan orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” (QS. al-Anfāl: 73)

(Lihat Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘. 2, hlm. 239; al-Sharḥ al-Ṣaghīr, 2, hlm. 369 dst; Mughnī al-Muḥtāj, 3, hlm. 154 dst; Kashshāf al-Qinā‘, 5, hlm. 55 ; al-Muhadhdhab, 2, hlm. 36).

Hikmah disyaratkannya kesamaan agama adalah adanya kesatuan cara pandang dalam mewujudkan kemaslahatan, serta untuk menghindari kesan perendahan kedudukan seorang Muslim di hadapan orang kafir.

Bersambung …

The post Wali Nikah Dalam Islam – Siapakah yang Paling Berhak? (bag.1) first appeared on Tanya Islam.

Akad nikah merupakan salah satu akad paling agung dalam syariat Islam, karena mengandung konsekuensi agama dan sosial yang sangat besar. Oleh sebab itu, syariat menetapkannya dengan berbagai ketentuan dan aturan yang bertujuan menjaga hak-hak dan mewujudkan kemaslahatan. Di antara persoalan yang sering diperdebatkan dan menimbulkan kesalahpahaman adalah masalah wali dalam pernikahan wanita janda (tsayyib) serta makna sabda Nabi ﷺ bahwa ia “lebih berhak atas dirinya sendiri”, apakah hal itu berarti gugurnya peran wali dalam pernikahannya.

Pada dasarnya, syariat Islam tidak membedakan antara gadis (bikr) dan janda (tsayyib) dalam hal syarat adanya wali untuk sahnya pernikahan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri, baik ia masih gadis maupun sudah pernah menikah. Maka apabila seorang laki-laki menikahimu tanpa wali, pernikahan tersebut batal menurut mayoritas ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. (Lihat: Mukhtaṣar Khalīl hlm. 96, Rawḍat ath-Ṭālibīn karya an-Nawawi 7/50, Kasyāf al-Qinā‘ karya al-Buhuti 5/48).

Pendapat ini juga dipegang oleh banyak ulama salaf, bahkan dinukil adanya kesepakatan para sahabat dalam masalah ini. Ibnul Mundzir berkata:

“Dari asy-Sya‘bi, bahwa Umar, Ali, Ibnu Mas‘ud, dan Syuraih tidak membolehkan pernikahan kecuali dengan wali. Pendapat ini juga dipegang oleh Sa‘id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, Jabir bin Zaid, Qatadah, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Ibnu al-Mubarak, asy-Syafi‘i, ‘Ubaidullah bin al-Hasan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan al-Qasim bin Sallam rahimahumullah, diperkuat juga dengan Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya juga menunjukkan hal tersebut, dan kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Rasulullah ﷺ yang menyelisihinya.” (Al-Awsath 8/265–268).

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. at-Tirmidzi no. 1101, Abu Dawud no. 2085, Ibnu Majah no. 1881; dari hadits Abu Musa al Asy’ari, dan dinyatakan sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Ṣaḥīḥ at-Tirmidzi 1/318).

Dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah ﷺ bersabda:

»أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ«

“Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Jika suami telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar karena telah dihalalkan kemaluannya. Apabila terjadi perselisihan, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. at-Tirmidzi no. 1102, Abu Dawud no. 2083, Ibnu Majah no. 1879; disahihkan al-Albani dalam Irwā’ al-Ghalīl no. 1840).

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa akad nikah merupakan kekhususan para wali, karena akad nikah tidak sama dengan akad-akad lainnya. Ia adalah akad yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi, dan melahirkan banyak konsekuensi hukum dan manfaat. Selain itu, secara umum wanita lebih mudah terpengaruh, kurang pengalaman dalam urusan pernikahan, sehingga disyariatkan adanya wali sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan.
(Lihat: Muqaddimāt an-Nikāḥ, hlm. 260).

Di antara dalil terkuat yang menunjukkan bahwa wali juga disyaratkan bagi wanita janda adalah firman Allah Ta‘ala:

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah kembali dengan calon suaminya apabila telah ada kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma‘ruf.” (QS. al-Baqarah: 232)

Ayat ini ditujukan kepada para wali wanita, sebagaimana dijelaskan oleh sebab turunnya ayat. Dalam Shahih al-Bukhari diriwayatkan dari Ma‘qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu:

“Ayat ini turun berkenaan denganku. Aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menceraikannya. Setelah masa ‘iddahnya selesai, ia datang kembali melamarnya. Aku berkata: ‘Aku telah menikahkanmu, menghamparkan untukmu (tempat), memuliakanmu, lalu engkau menceraikannya, kemudian engkau datang melamarnya lagi? Demi Allah, ia tidak akan kembali kepadamu selamanya.’ Padahal laki-laki itu adalah orang baik dan wanita itu ingin kembali kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat: “Janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah kembali…”. Aku pun berkata: ‘Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah.’ Maka aku pun menikahkannya kembali dengannya.” (HR. al-Bukhari dengan Fatḥ al-Bārī 9/183 dan 8/192).

Perintah Rasulullah ﷺ kepada Ma‘qil agar menikahkan kembali saudara perempuannya serta tegurannya atas tindakan menghalangi (عضل) menunjukkan bahwa wali tetap memiliki wewenang atas wanita janda, sebagaimana halnya terhadap wanita gadis. (Lihat: Fatḥ al-Bārī 9/105).

Adapun hadis Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

“Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, dan wanita gadis harus dimintai izin atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Muslim no. 1421).

Makna hadis ini adalah bahwa wanita janda lebih berhak dalam hal memberikan persetujuan, sehingga ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin yang diucapkan secara jelas, berbeda dengan gadis yang cukup dengan diamnya sebagai tanda izin. Dan bukan maknaya seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.

At-Tirmidzi rahimahullah berkata:

“Sebagian orang berhujah dengan hadis ini untuk membolehkan nikah tanpa wali. Padahal dalam hadis ini tidak terdapat dalil untuk pendapat tersebut, karena telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dari Nabi ﷺ sabda beliau: ‘Tidak sah nikah kecuali dengan wali’, dan hadis ini sahih sebagaimana telah diketahui. Ibnu ‘Abbas sendiri juga berfatwa demikian setelah Nabi ﷺ, sehingga fatwanya itu menguatkan keabsahan hadis tersebut. Adapun makna sabda Nabi ﷺ ‘wanita janda lebih berhak atas dirinya’ menurut mayoritas ulama adalah bahwa wali tidak boleh menikahkannya kecuali dengan kerelaan dan perintahnya.” (Tuḥfat al-Aḥwadzī 4/206).

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata:

“Sabda Nabi ﷺ ‘lebih berhak atas dirinya’ secara lafaz memungkinkan dua makna: pertama, ia lebih berhak dari walinya dalam segala hal, termasuk akad, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Dawud. Kedua, ia lebih berhak dalam hal kerelaan, yakni tidak dinikahkan kecuali dengan izin yang jelas, berbeda dengan gadis. Namun karena sahnya hadis ‘tidak sah nikah kecuali dengan wali’ dan hadis-hadis lain yang menunjukkan wajibnya wali, maka makna kedua itulah yang pasti. Ketahuilah bahwa lafaz ‘lebih berhak’ di sini menunjukkan adanya partisipasi hak: wanita memiliki hak, walinya pun memiliki hak, namun hak wanita lebih kuat. Jika wali hendak menikahkannya dengan laki-laki sekufu tetapi ia menolak, ia tidak boleh dipaksa. Sebaliknya, jika ia ingin menikah dengan laki-laki sekufu namun wali menolak, wali dipaksa, dan jika tetap menolak, hakim yang menikahkannya. Ini menunjukkan penguatan dan keunggulan hak wanita.” (Syarḥ an-Nawawi ‘ala Muslim 9/204).

Kesimpulan

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa syariat Islam tidak membedakan antara gadis dan janda dalam syarat adanya wali untuk sahnya akad nikah. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, baik ia gadis maupun janda. Pernikahan tanpa wali adalah batal menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah, serta merupakan pendapat banyak sahabat dan ulama salaf. Adapun hadis “wanita janda lebih berhak atas dirinya” tidak menunjukkan gugurnya wali, melainkan menegaskan bahwa hak janda dalam memberikan persetujuan lebih kuat, sehingga ia tidak dinikahkan kecuali dengan izin yang jelas, sementara wali tetap memiliki peran, dan jika ia berbuat zalim dengan menghalangi, maka hakim berwenang menikahkannya. Wallahua’lam…!

The post Benarkah Janda Bisa Menikah Tanpa Wali? first appeared on Tanya Islam.